YA TUHAN…SEANDAINYA HAL ITU TIDAK TERJADI

Refleksi Korban Luapan Lumpur Lapindo*

*Tulisan ini sebenarnya telah dibuat pada tahun 2008 sekitar bulan Mei pada momen Hari Kebangkitan Nasional

………………..

Dua tahun sudah berlalu…sang lumpur tak kunjung berhenti, peristiwa ulang tahun yang betul betul ingin dilupakan tapi tak bisa dihindari. Sebuah kejadian yang merupakan tragedi yang teramat luar biasa dan sangat panjang, serta memakan korban jiwa (dalam beberapa kejadian), kerusakan lingkungan dalam area yang luas dan ribuan korban masyarakat yang sampai saat ini hidupnya masih terkatung-katung. Menurut data Unit Kerja Penanganan Sosial Lumpur Sidoarjo (Januari 2007), jumlah korban mencapai 2.605 keluarga (9.936 jiwa) sebelum ledakan pipa gas Pertamina 22 Nopember 2006 dan 4.011 keluarga (14.588 jiwa) untuk korban pasca ledakan pipa gas Pertamina. “Hotmudflow Gate” ini menambah sederet permasalahan lingkungan yang belum (atau bahkan tidak) diselesaikan secara baik dan benar di bumi Indonesia.

Bagi penanam modal (dalam hal ini participation share 50% Lapindo Brantas yang ditopang Grup Bakrie, 32% Medco dan 18% Santos Company – Australia), kejadian ini merupakan sebuah kerugian yang luar biasa. Operator pertambangan ini segera memberesi rig (tower pengeboran) sesudah terjadinya blow-out pertama kali dikarenakan ongkos sewanya (termasuk peralatan pengeboran) yang sangat mahal (hotmudflow.wordpress.com, 2007). Sehingga ketika diperhadapkan untuk masalah penanggulangan semburan dan ganti rugi kepada masyarakat, berbagai upaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pun dilakukan. Berdasarkan alasan untuk melindungi kepentingan pemegam saham minoritas, maka dua kali percobaan penjualan (pengalihan kepemilikan) saham terjadi. Pertama, kepemilikan Grup Bakrie dan yang kedua adalah kepemilikan Medco. Dalam hal pembayaran ganti rugi, juga jelas bahwa pemenuhan ganti rugi cash (kontan) akan lebih tidak menguntungkan bagi perusahaan dibandingkan dengan pembayaran yang dicicil ataupun relokasi dengan tanah pengganti dan developer milik (atau anak perusahaan) sendiri.

Dampak ekonomi yang sangat hebat jelas memukul secara langsung para korban yang kehilangan tempat tinggalnya. Dalam kurun waktu yang bervariasi semenjak tempat tinggalnya dikunjungi lumpur, seluruh korban mengungsi ke berbagai tempat penampungan dan juga rumah sanak saudaranya. Dengan tanpa persiapan, para korban pun harus memindahkan harta bendanya dari tempat tinggal masing-masing dan bahkan sebagian harus dijual dengan harga seadanya karena kesulitan biaya ataupun kesulitan untuk memindahkannya. Dampak yang lebih berat mungkin dirasakan oleh mereka yang memiliki kegiatan usaha di tempat mereka sendiri, di mana sumber kehidupan satu-satunya harus hilang dan termasuk sebagian modal (ada juga yang seluruh; termasuk puluhan pabrik yang terendam) harus habis. Artinya penurunan kemampuan ekonomi ini merupakan keterpaksaan bagi para korban. Di lain pihak, perekonomian Jawa Timur terpukul dengan putusnya ruas tol Porong-Gempol karena waktu perjalanan pengiriman barang menjadi sangat panjang dan sering harus memutar dengan konsekuensi peningkatan biaya bahan bakar. Salah seorang pengusaha asing di kawasan PIER (Pasuruan) pun merasa perlu memindahkan usahanya ke kawasan SIER (Rungkut-Surabaya) dengan alasan menghindari ketidaktepatan delivery time. Selanjutnya, silakan menghitung sendiri berapa sebetulnya nilai uang yang diterima para korban dengan skema 20%-80% dengan memperhatikan penyusutan nilai mata uang akibat inflasi dan yang paling dekat naiknya harga akibat kenaikan harga BBM. Sulit membayangkan bagi yang masih menunggu pelunasan (entah apa lagi yang bisa terjadi…harga apa lagi yang bakal naik), bagi yang terancam tidak menerima kontan (harus resettlement), apalagi bagi saudara-saudara yang dirundung ketidakpastian (potensi bahaya dan kerugian mengancam – kepastian penanganan entahlah).

Tidak dapat dipungkiri bahwa para korban luapan lumpur juga mengalami dampak psikologis yang luar biasa dan dalam waktu yang berkepanjangan. Data Pusat Perlindungan dan Perempuan dan Anak yang dikutip acara Seputar Indonesia RCTI (12 Mei 2007) menunjukkan bahwa 25 orang korban lumpur telah mengalami stress berat. Ribuan korban yang lain mengalami tingkat stress yang bervariasi (termasuk peningkatan tingkat emosi dalam menghadapi masalah). Penyebabnya selain tergantungnya nasib kami akibat kelambanan penanganan, juga disebabkan oleh kesempatan untuk membangun harmoni rumah tangga yang sangat kurang.

Di tengah penderitaan para korban luapan lumpur, terdapat berbagai faktor lain yang justru memperkeruh suasana batin para korban lumpur. Diawali oleh sejumlah pihak yang terkesan memanfaatkan momen ini untuk mendulang keuntungan melalui sejumlah proyek, sikap Lapindo yang cenderung acuh dan mengulur-ulur waktu dalam penyelesaian masalah dengan korban, sampai dengan lambannya (termasuk sikap yang dianggap cenderung memihak Lapindo) pihak pemerintah dalam upaya menuntaskan kasus luar biasa ini. Banyaknya pihak yang ikut campur tangan tidak menunjukkan perkembangan kemajuan yang signifikan, tetapi justru semakin memperkeruh suasana yang dialami para korban.

Dalam konteks kerugian korban lumpur, sebuah konsep equity and trust yang menyebutkan bahwa kompensasi yang wajar wajib diberikan pada korban yang mengalami gangguan agar dapat kembali pada keadaan yang sama dengan sebelum gangguan. Kompensasi berupa restorasi dan restitusi perlu diberikan untuk mengganti semua hal yang telah hilang dan rusak. Secara fair, kompensasi juga harus memperhitungkan faktor bunga (baik bunga sederhana maupun majemuk) sampai dengan lunas dibayar. Kompensasi selayaknya perlu dihitung dengan rumusan yang lengkap dan jelas, antara lain kemampuan bagi korban untuk segala daya upaya kembali sebagaimana sebelum luapan lumpur terjadi dan juga berbagai kerugian fisik dan non-fisik yang selama ini sudah terjadi. Hanya saja dengan jumlah puluhan ribu korban dan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang jelas akan hal ini akan dapat mempengaruhi waktu penyelesaian dan kemungkinan tarik ulur di kemudian hari.

Krisis yang dialami korban lumpur adalah merupakan krisis multidimensi yang digolongkan sebagai krisis dalam transisi hidup yang antara lain disebabkan oleh malapetaka di luar rumah, tercerai-berainya keluarga, perubahan status ekonomi, pindah rumah dan termasuk pisah ranjang. Krisis yang berkepanjangan (terus-menerus mengalami tekanan) akan dapat mengakibatkan stres dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Krisis yang dialami korban sudah terjadi saat dipaksa harus meninggalkan rumah tinggal, krisis berlanjut manakala para korban harus bergulat di pengungsian dan kontrakan masing-masing yang bukan tempat tinggal sendiri. Harmoni kehidupan keluarga menjadi hilang (termasuk terganggunya hubungan suami-istri dan orang tua-anak) manakala harus berjuang atas ketidakpastian hidup yang dialami. Ada korban yang akhirnya stres, mondar-mandir di jalan sambil membawa kalkulator untuk berhitung; ada pula yang harus meninggal karena sulitnya menanggung beban hidup. Krisis bagi para korban juga berpengaruh terhadap produktivitas kerja, dikarenakan selain seringnya meminta ijin tidak masuk kerja untuk berdemo juga menurunnya semangat kerja. Bila saja diasumsikan per orang yang bekerja dalam rumah tangga mengalami penurunan pemasukan bulanan (nilai yang dihasilkan) sebesar Rp. 500.000,- per orang, maka kerugian masyarakat adalah sebesar Rp 3.008.000.000,- (sekitar tiga milyar) per bulan. Belum termasuk nilai aset yang harus dijual sangat murah, karena harus segera pindah. Penurunan potensi pendapatan menyebabkan krisis yang ditanggung menjadi lebih besar.

Warga yang terkena dampak langsung luapan lumpur (rumah terendam lumpur) dan juga yang harus segera mengungsi (terancam terendam) harus hidup dalam ketidakpastian tentang jaminan. Sebuah contoh kekesalan warga terhadap inkonsistensi terhadap perjanjian terjadi adalah ketika perjanjian yang sudah ditandatangani oleh perwakilan warga, manager Lapindo East Java dan Wakil Bupati Sidoarjo dianggap sudah diingkari. Wakil warga yang mewakili warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) menjadi resah, karena dituduh oleh yang diwakili telah menerima dana perjanjian ganti sewa rumah (Kompas, 19 Juli 2006). Keraguan warga akan kepastian jaminan juga muncul saat adanya penyampaian informasi tentang tawaran kontrakan rumah bagi warga yang dievakuasi diberikan oleh Satlak Kabupaten Sidoarjo (Jawa Pos, 8 Agustus 2006).

Perundingan yang alot juga terus menerus terjadi antara warga yang terkena dampak langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Pernyataan tuntutan ganti untung juga muncul dari Perumahan TAS berupa penggantian nilai ratusan juta untuk setiap rumah. Tuntutan yang senada juga dilontarkan oleh warga lain yang menyebutkan suatu angka yang sudah dihabiskan dalam melakukan renovasi rumah. Skenario relokasi berupa kawasan perumahan senilai 40 juta tiap unit juga ditolak, dengan alasan besar kecilnya luas lahan yang dimiliki warga (termasuk nilai bangunan yang ada) berbeda-beda. Hingga pada akhirnya, pemerintah memutuskan skema penggantian cash and carry (atau oleh para korban disebut credit and carry) dalam tempo 2 tahun.

Sejumlah pernyataan yang dikutip di media cetak maupun elektronik tentang penyelesaian masalah luapan lumpur tidak juga membuat ketidakpastian yang dialami warga menjadi hilang dan bahkan seringkali lebih meresahkan para korban. Pernyataan Bagir Manan tentang tidak perlunya dicari tersangka karena kemungkinan kecelakaan beserta pernyataan senada dari Agung Laksono tentang proses hukum dilakukan setelah proses teknis penghentian luapan lumpur dan upaya ganti rugi, mendapat tentangan dari berbagai pihak. Sejumlah nama yang antara lain Suparto Wijoyo – pakar hukum lingkungan Unair, Cahyo Kumolo – Ketua WALHI Jawa Timur, Sekretaris Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan Surabaya dan Muladi memprotes keras pernyataan tersebut (www.suarasurabaya.net, 5 Agustus 2006 & Jawa Pos, 8 Agustus 2006).

Pandangan (lebih tepatnya perasaan) korban luapan lumpur pada kejadian yang dialami mungkin sebagian bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Penanganan pengungsi dirasakan kurang baik

Meski pada awal pengungsian dibantu oleh pihak TNI dan Satkorlak, tetapi ketika sudah tiba di pengungsian berbagai fasilitas (misal makanan dan kesehatan) yang dijanjikan seringkali tidak dapat diperoleh secara baik. Jatah makan yang ada dinilai sangat tidak layak dan terdapat anggapan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang menanganinya ingin mendapatkan keuntungan tersendiri dengan melakukan sub kontrak kepada salah satu usaha katering. Fasilitas MCK yang dibangun kurang memadai dan berpotensi menimbulkan konflik akibat penggunaan yang berebut dan serba tergesa-gesa.

2. Proses penggantian aset yang dimiliki penuh ketidakpastian

Berbagai dokumen hasil pertemuan (yang sudah ditandatangani) sudah dipegang dengan baik, tetapi selalu terjadi pengingkaran. Usaha pemenuhan harus selalu dengan jalan “ngotot” dan “unjuk rasa”, karena upaya meminta secara baik dengan komunikasi normal tidak mendapatkan tanggapan yang cukup.

3. Proses perjuangan dalam rangka mengajukan tuntutan teramat melelahkan, tetapi kami yakin bahwa apa yang dituntut adalah benar

Perjuangan pengajuan tuntutan memakan waktu yang amat panjang, sehingga sebagian warga korban menjadi sangat lelah dan cenderung menyerah dengan kondisi yang ada. Keputusasaan selalu mewarnai ketika dirasakan bahwa tuntutan yang diajukan hanya dianggap angin lalu. Seringkali usaha untuk meraih perhatian agar diliput media massa ditutup oleh isu yang lain (covering an issue by creating another issue). Sebagai contoh dua buah unjuk rasa besar gagal menarik perhatian publik karena tertutup oleh dominasi pemberitaan jatuhnya pesawat Garuda Indonesia di Yogyakarta dan terbakarnya KM Levina I. Meski demikian, kami sepenuhnya meyakini bahwa perjuangan ini adalah benar dan merupakan upaya melawan kezaliman.

4. Lapindo dinilai enggan bertanggung jawab atas luapan lumpur yang terjadi

Sudah jutaan kali umpatan kekesalan terhadap Lapindo muncul dari mulut warga korban. Seorang pemuka agama bahkan menyamakan Lapindo dengan binatang dan sangat dekat dengan api neraka. Kiai tersebut menyatakan bahwa doa orang-orang teraniaya seperti korban luapan lumpur adalah yang utama di mata Tuhan.

5. Pemerintah dinilai sangat lamban untuk menangani korban

Korban luapan lumpur sudah sangat kesal dengan semua aparat pemerintah yang dinilai sangat lamban dan bahkan terkesan sangat membela Lapindo. Kami sadar betul bahwa ada tembok besar yang terselubung. Kami pun saat itu tidak gentar dengan berbagai ancaman (dan sebagian bahkan siap mati) aparat pemerintah yang antara lain perintah tembak di tempat yang pernah dilontarkan Kapolwiltabes Surabaya sampai dengan upaya sweeping untuk mencegah kepergian kami ke Jakarta untuk berunjuk rasa. Sebagian menyesal telah memilih SBY-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden, dan mungkin enggan ikut pesta demokrasi di tahun 2009 nanti.

6. Pihak lainnya yang menawarkan bantuan dinilai hanya untuk mencari keuntungan sendiri

Korban luapan lumpur sangat trauma dengan bantuan pihak lain, karena dinilai hanya untuk kepentingan sesaat dalam upaya mencari keuntungan di tengah penderitaan orang lain. Perilaku yang dianggap “mroyek” kerap kali ditunjukkan oleh para pelaku yang berdalih membantu korban.. Kami juga berpraduga buruk bahwa berbagai pejabat, artis, LSM dan lain-lain yang berkunjung ke Pasar Baru Porong ataupun beraktivitas di sekitar kami hanyalah untuk mencari popularitas ataupun keuntungan dengan menumpang besarnya kasus ini.

7. Perbedaan pendapat dan kepentingan menyebabkan perjuangan korban terkesan tidak terpadu dan mudah dipatahkan

Perlu diakui bahwa kami korban luapan lumpur sulit bersatu karena perbedaan pendapat yang ada dan tingkat emosional yang beragam. Sehingga dengan tujuan perjuangan yang sama pun harus muncul dua tim perwakilan yang berbeda. Sebagian warga menengarai adanya sebagian korban yang telah dimanfaatkan untuk provokasi dan diperdayai agar menganggap bahwa semua perjuangan yang ada adalah percuma. Perwakilan warga mengakui bahwa hal ini seringkali menyulitkan langkah yang diambil karena sulitnya mengendalikan massa yang begitu banyak dengan pola pikir yang amat beragam.

8. Berbagai pertemuan yang digelar ada yang membuahkan hasil dan ada yang sia-sia karena tim perwakilan dianggap kurang dapat memegang amanah dengan baik

Sebagian warga menganggap bahwa berbagai pertemuan yang ada seringkali membuahkan hasil yang signifikan, tetapi gagal dalam proses implementasi. Tetapi sebagian warga amat menyayangkan ketika ada perwakilan yang nyata-nyata bersuara berbeda dengan apa yang disepakati dalam perundingan pendahuluan, sehingga beberapa kali terjadi pergantian anggota tim perwakilan. Sebagian warga juga merasa bahwa anggota tim perwakilan seringkali ingin menjadi pahlawan yang menuntut jasa, sehingga beberapa kali usaha “pemotongan” uang bantuan yang diperoleh pun terjadi.

9. Merasa berat dan tawar hati melihat beban berat yang ditanggung oleh para perempuan (khususnya yang hamil), anak-anak (utamanya balita) dan juga para lanjut usia

Kami menyadari betul bahwa ibu-ibu hamil, anak-anak dan para lanjut usia sepatutnya tidak menanggung hal ini. Tetapi kami pun tidak tahu harus berbuat apa dan menyerah dengan keadaan bahwa sebagian besar anak-anak menonton pertunjukan kekerasan yang terjadi. Kami seringkali terharu melihat dan mendengar saat sebagian korban yang dianggap lemah justru berteriak dan menyatakan tekad bulat untuk berjuang sampai dengan titik darah penghabisan.

10. Pada umumnya tidak siap dan tidak tahu bagaimana upaya penyembuhan dampak psikologis

Mungkin hampir tidak seorangpun tahu dan memikirkan bagaimana upaya menyembuhkan diri dari berbagai dampak psikologis yang dihadapi. Kami hanya tahu bahwa sebagian dari kami sudah mengalami gangguan jiwa dan yang lainnya berpotensi mengalami hal yang sama bila masalah ini berlarut-larut. Kami hanya berharap dan berserah kepada Yang Maha Kuasa atas tekanan psikologis bertubi-tubi yang kami alami.

Entah bagaimana caranya untuk menuntaskan masalah besar ini. Luapan Lumpur merupakan mimpi buruk yang tak terlupakan dan jelas jangan sampai terjadi lagi. Semoga tetesan air mata ada dalam pembaca tulisan yang panjang ini, yang berarti masih peduli secara tulus terhadap penderitaan kami seperti sanak keluarga, rekan bisnis maupun rekan kerja di kantor yang masih mendukung kami. Bangkit dalam 100 tahun kebangkitan nasional…. bangkit apanya? Bangkit untuk memperhitungkan lagi apa yang harus dilakukan di masa mendatang dengan berbagai skenario yang akan terjadi, bahkan dengan hal yang terburuk dan tak pernah terpikirkan. Dua tahun berlalu dan semoga waktu tidak terus berlalu dengan keadilan yang terasa berat bagi kami. Semoga praduga buruk kami yang tersirat dan tersurat dalam tulisan ini bukanlah suatu fakta (mungkin hanya Tuhan yang tahu).

* Saya adalah salah seorang korban luapan Lumpur Lapindo yang juga seorang Dosen di Jurusan Teknik Industri ITS Surabaya

Tinggalkan/Submit Komentar di sini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: