Rindu Transportasi Umum Nyaman di Surabaya

Merasa pusing ketika naik angkutan kota/mikrolet, tempat duduk bus yang cuwil, atau komuter yang catnya sudah tidak keren lagi. Mungkin itu beberapa keluhan yang sering kita dengar atau kita rasakan terhadap transportasi di Surabaya. Pengendara kendaraan pribadi pun semakin agresif di jalan, itu yang saya rasakan. Sulit dipungkiri karena jumlahnya pun sudah tidak karu-karuan.

Transportasi massal yang aman, nyaman dan handal, pastilah kerinduan seluruh warga Surabaya. Jika dibuat ala busway di Jakarta agak repot memang, tetapi jika dibuat MRT atau Tram – investasinya pasti jauh lebih mahal. Apapun bentuknya, jika tidak ada kemauan dari masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum – tetap saja persoalannya akan kembali ke asal. Atau jika yang dibuat tidak juga memenuhi customer expectation aman-nyaman-handal tadi. Belum lagi persoalan ketika ada yang baru bagaimana nasib usaha angkutan yang sudah ada sekarang.

Sebetulnya tidaklah sulit – hanya butuh kemauan dan keikhlasan. Semua pengemudi angkutan tetap dipekerjakan, para pengusaha juga dilibatkan. Dengan insentif asalkan harapan tadi terpenuhi, misalnya bila melayani semua trayek dan semua jadwal sebanyak 99% ada insentif besar, serta bila 95% tepat waktu. Dengan catatan kualitas layanan minimalnya harus terpenuhi. Semua pasti bisa dihitung dan Surabaya pasti mampu.

Haruskah kita menjadi sosialis, kalau rumahnya di rungkut harus tinggal di rungkut – di Perak ya di Perak. Bayangkan UMR atau UMK kita untuk beli rumah tipe 36 di Surabaya – selesai berapa tahun?

Hadeh: jamanku jik SD sampek saiki kok sik ngene yo?

Bagaimana pendapat Anda?

Advertisements

PENTINGNYA INDUSTRIAL BOARD ATAU SEJENISNYA DI SURABAYA

Beberapa kajian yang dilakukan oleh Tim Penyelarasan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia usaha dunia industri (DUDI) terbagi menjadi 4 pokok persoalan – jumlah, kualitas, lokasi, waktu. Jumlah penduduk yang sangat banyak rentan terhadap persaingan perebutan posisi kerja (lowongan kerja). Cukup banyak pekerja yang bekerja tidak sesuai bidang keahlian yang digelutinya selama menempuh pendidikan. Banyak pekerja yang berbondong-bondong ke pusat urban untuk berebut pekerjaan, sementara tenaga kerja lokal banyak yang terpinggirkan. Sebagian besar harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan pekerjaan “for a lifetime” pertama kali.

Beberapa lembaga/forum/organisasi di Surabaya telah berupaya mencetak tenaga kerja yang handal dan siap pakai, serta menyalurkannya ke dunia usaha dan dunia industri – melalui pelatihan, pemagangan dan model-model sejenis lainnya. Potensi kewirausahaanpun yang terlihat menarik tidak cukup mampu menyerap tenaga kerja atau sumber daya manusia potensial yang masih menganggur. Beberapa temuan membuka mata kita bahwa sebagian besar siswa atau mahasiswa memilih jurusan yang sedang nge-trend, dan bukan jurusan/keahlian yang dibutuhkan 3-4 tahun ke depan saat dia lulus.

Sekolahpun membuka jurusan berdasarkan minat, karena logikanya memang demikian – jika tidak dibuka maka sulit mendapatkan murid/mahasiswa.
Industrial board dirancang untuk menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan DUDI. Idealnya, kita memiliki ramalan kebutuhan tenaga kerja dan bidang-bidang wirausaha paling tidak 3 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan secara tepat. DUDI diminta berperan aktif dan ikhlas untuk memberikan informasi tentang potensi ke depan, termasuk potensi investasi yang ada (yang membutuhkan tenaga kerja atau sektor wirausaha pendukung). Dunia pendidikan harus mau dan mampu melakukan sinergi terhadap hal ini.

Terkesan kapitalis memang – dunia pendidikan dianggap sebagai pabrik pencetak tenaga kerja yang siap dilempar ke pasar DUDI. Tetapi ini demi eksistensi generasi mendatang. Ketika seorang generasi muda ditanya, “Tahun 2015 – tenaga kerja asing akan bebas masuk ke Indonesia lho. Bayangkan di SPBU yang mengisikan bensin adalah orang India”. Jawaban yang diterima, “Wah keren donk, kita dilayani Sarukh Khan”. *^%$#@ padahal kita bermaksud menyadarkan bahwa pekerjaan yang “maaf” relatif mudah itupun dilakukan orang asing, mau ke mana kita nanti.

Bagaimana pendapat Anda?

kdm1511

Data yang diminta
1. Apa itu POPKA, beli apa saja, berapa jumlahnya (customer and what they buy)
2. Heading untuk aset yang lebih pas apa? Diberi gambar dan didetailkan – customer dihilangkan
3. Detail yang ada di word dioper ke power point
4. Struktur organisasi ada, jumlah karyawan….permasalahan ketidaksamaaan (yang bener yang mana…ada beberapa yang merangkap
5. Struktur organisasi dan jumlah orang dipisah bahasannya….dikonfirmasi jumlah berdasar level dan kualifikasi S-1, S-2 dan seterusnya saat ini
6. Target lembar
a. Sejarah 2 hal
b. Aset 5-10 hal
c. SDM min 2 hal
d. Organisasi 2 hal 1 gambar 1 penjelasan
e. Menunjukkan perusahaan itu sehat atau tidak
7. Siklus manajemen, membuat gant chart untuk masing-masing kegiatan nyusun Rkap dan sebagainya, evaluasi pelaksanaan rkap, pada desember semua asumsinya masih valid atau tidak, kalau ada yang tidak sesuai diperbaiki…gambar berdasarkan proses.
8. Per bulan ada rakor, logikanya mengevaluasi Rkap…belum tentu cek rjp…rakornya berupa rapat koord dihadiri oleh bla3x
9. Slide nomor 1 cari gambar yang sesuai
10. Slide 2 sejarah tolong dibuat templatenya kirim ke sana untuk ngisi
11. Gambar yang ada belum menunjukkan siklus – melingkar, rjp di atas. Di bawahnya muter, artinya rkap diturunkan dari rjp. Diberi jadwal on d next page
12. Driving force..perlu data banyak, cari website bp migas, pertumbuhan industri pkt dan lain di bontang dan kaltim minta mereka…kaltim dalam angka…manusianya yang kena listrik….dibuat rasio. Ke depan nya PLTU Batubara dan kelapa sawit – biodiesel, terakhir nuklir
13. Terbatasnya sumber energi, bila sudah langka-cari yang lain yang masih melimpah…cadangannya masih sedikit makin mahal. Pertama, menghindari energi yang cadangnya terbatas menuju yang melimpah. Harga sumber energi yang lebih murah.
14. Rencana PKT…mbangun apa aja…dilirik di rencana penjualan. Ada pabrik ditinggal dan ada beberapa dalam proses mbngun…KDM atau KIE punya. Kawasan industri yang baru akan dibangun
15. Dari yang gede…yang kecil. Dari rasio kebutuhan rakyat, berarti ada chance. Buat urutannya dari makro ke mikro. Mau export gak? Bagusnya kalau punya grafik pie chart dan lain-lain
16. Align dengan Program 100 hari SBY untuk energi
17. Ganti Bab perlu slide template judul
18. Analisis internal & eksternal-mana yang dominan, harus ada buktinya finansial…5 tahun lalu rugi tapi ada kecenderungan naik…ada kesimpulannya…sekarang pengin mbuat nggak hanya ke PKT. Ada backward integration beli batubara, forward beli aset PKT (jangan dulu). Konsensi penembangan batubara
19. Milih strategi g hanya analisa swot…tapi next step
20. Sasaran strategis keuangan
21. Sasaran strategis produksi electricity – per tahun ada perubahan kenapa….
22. Sasaran strategis pemasaran – Sales dalam, sales dalam unit product ada perubahan dijelaskan…sebetulnya captive…mudah nelusurnya ada sesuatu yang bertambah dan berkurang di PKTnya. Tahun 2014 harus menjual 90% dari produksinya, sehingga ditarik ke belakang per tahun naik 7,7 % kapasitas produksi. Angka tidak sama perlu diklarifikasi. Dikirim ke sana yang bagi mereka cocok bagaimana….
23. Existing…kalau gak pake gak nyucuk mbaliknya…jadinya diintegrasi-kan. Transmisi untuk integrasi. Demin dan raw water harus ditargetkan….di Krakatu Daya Listrik harus minum produknya dia. Demin water masih dipakai sendiri..hanya untuk boiler…mestinya ditawarin ke yang lain. Pemasaran targetnya di
24. Sasaran strategis org dan ict dibuat p.pat
25. Sasaran strategis sdm yudha
26. Sasarn strategis produksi sudah
27. Kebutuhan investasi sudah – tinggal di wording
28. Software yang dipunyai apa aja…terus mau rencana pake apa saja…ICT plan
29. Dibawa ke sana blanko…tinggal ngisi…ditagih…kalau g belio softwareku
30. Di bawah dibuat rasio-rasio keuangannya, roi, roa, aset likuiditas, profitabilitas
31. Belum ada data beban usaha dan beban pokok pendapatan
32. Inisiatif strategis…diberi halo-halo
33. Manajemen perubahan – yudha – educative change strategy. Change Acceleration Process
34. Tracking implementasi – score card – p.pat
35. Keuangan kdm – effi…. ada satu bahasa ada sasaran pemeliharaan. Setiap tahun ada c1 m1 dan seterusnya siklus…harus ada cost-nya
36. Perlu datang ke sana….untuk tanya…isi tabel-tabel tanpa wording
37. Kalau presentasi tinggal penjelesannya dihilangkan

Jadwal SNFTI 2009 update 160709 siang

Berikut adalah jadwal presentasi pemakalah

Seminar FTI2009

JadwalSNFTI2009

YA TUHAN…SEANDAINYA HAL ITU TIDAK TERJADI

Refleksi Korban Luapan Lumpur Lapindo*

*Tulisan ini sebenarnya telah dibuat pada tahun 2008 sekitar bulan Mei pada momen Hari Kebangkitan Nasional

………………..

Dua tahun sudah berlalu…sang lumpur tak kunjung berhenti, peristiwa ulang tahun yang betul betul ingin dilupakan tapi tak bisa dihindari. Sebuah kejadian yang merupakan tragedi yang teramat luar biasa dan sangat panjang, serta memakan korban jiwa (dalam beberapa kejadian), kerusakan lingkungan dalam area yang luas dan ribuan korban masyarakat yang sampai saat ini hidupnya masih terkatung-katung. Menurut data Unit Kerja Penanganan Sosial Lumpur Sidoarjo (Januari 2007), jumlah korban mencapai 2.605 keluarga (9.936 jiwa) sebelum ledakan pipa gas Pertamina 22 Nopember 2006 dan 4.011 keluarga (14.588 jiwa) untuk korban pasca ledakan pipa gas Pertamina. “Hotmudflow Gate” ini menambah sederet permasalahan lingkungan yang belum (atau bahkan tidak) diselesaikan secara baik dan benar di bumi Indonesia.

Bagi penanam modal (dalam hal ini participation share 50% Lapindo Brantas yang ditopang Grup Bakrie, 32% Medco dan 18% Santos Company – Australia), kejadian ini merupakan sebuah kerugian yang luar biasa. Operator pertambangan ini segera memberesi rig (tower pengeboran) sesudah terjadinya blow-out pertama kali dikarenakan ongkos sewanya (termasuk peralatan pengeboran) yang sangat mahal (hotmudflow.wordpress.com, 2007). Sehingga ketika diperhadapkan untuk masalah penanggulangan semburan dan ganti rugi kepada masyarakat, berbagai upaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pun dilakukan. Berdasarkan alasan untuk melindungi kepentingan pemegam saham minoritas, maka dua kali percobaan penjualan (pengalihan kepemilikan) saham terjadi. Pertama, kepemilikan Grup Bakrie dan yang kedua adalah kepemilikan Medco. Dalam hal pembayaran ganti rugi, juga jelas bahwa pemenuhan ganti rugi cash (kontan) akan lebih tidak menguntungkan bagi perusahaan dibandingkan dengan pembayaran yang dicicil ataupun relokasi dengan tanah pengganti dan developer milik (atau anak perusahaan) sendiri.

Dampak ekonomi yang sangat hebat jelas memukul secara langsung para korban yang kehilangan tempat tinggalnya. Dalam kurun waktu yang bervariasi semenjak tempat tinggalnya dikunjungi lumpur, seluruh korban mengungsi ke berbagai tempat penampungan dan juga rumah sanak saudaranya. Dengan tanpa persiapan, para korban pun harus memindahkan harta bendanya dari tempat tinggal masing-masing dan bahkan sebagian harus dijual dengan harga seadanya karena kesulitan biaya ataupun kesulitan untuk memindahkannya. Dampak yang lebih berat mungkin dirasakan oleh mereka yang memiliki kegiatan usaha di tempat mereka sendiri, di mana sumber kehidupan satu-satunya harus hilang dan termasuk sebagian modal (ada juga yang seluruh; termasuk puluhan pabrik yang terendam) harus habis. Artinya penurunan kemampuan ekonomi ini merupakan keterpaksaan bagi para korban. Di lain pihak, perekonomian Jawa Timur terpukul dengan putusnya ruas tol Porong-Gempol karena waktu perjalanan pengiriman barang menjadi sangat panjang dan sering harus memutar dengan konsekuensi peningkatan biaya bahan bakar. Salah seorang pengusaha asing di kawasan PIER (Pasuruan) pun merasa perlu memindahkan usahanya ke kawasan SIER (Rungkut-Surabaya) dengan alasan menghindari ketidaktepatan delivery time. Selanjutnya, silakan menghitung sendiri berapa sebetulnya nilai uang yang diterima para korban dengan skema 20%-80% dengan memperhatikan penyusutan nilai mata uang akibat inflasi dan yang paling dekat naiknya harga akibat kenaikan harga BBM. Sulit membayangkan bagi yang masih menunggu pelunasan (entah apa lagi yang bisa terjadi…harga apa lagi yang bakal naik), bagi yang terancam tidak menerima kontan (harus resettlement), apalagi bagi saudara-saudara yang dirundung ketidakpastian (potensi bahaya dan kerugian mengancam – kepastian penanganan entahlah).

Tidak dapat dipungkiri bahwa para korban luapan lumpur juga mengalami dampak psikologis yang luar biasa dan dalam waktu yang berkepanjangan. Data Pusat Perlindungan dan Perempuan dan Anak yang dikutip acara Seputar Indonesia RCTI (12 Mei 2007) menunjukkan bahwa 25 orang korban lumpur telah mengalami stress berat. Ribuan korban yang lain mengalami tingkat stress yang bervariasi (termasuk peningkatan tingkat emosi dalam menghadapi masalah). Penyebabnya selain tergantungnya nasib kami akibat kelambanan penanganan, juga disebabkan oleh kesempatan untuk membangun harmoni rumah tangga yang sangat kurang.

Di tengah penderitaan para korban luapan lumpur, terdapat berbagai faktor lain yang justru memperkeruh suasana batin para korban lumpur. Diawali oleh sejumlah pihak yang terkesan memanfaatkan momen ini untuk mendulang keuntungan melalui sejumlah proyek, sikap Lapindo yang cenderung acuh dan mengulur-ulur waktu dalam penyelesaian masalah dengan korban, sampai dengan lambannya (termasuk sikap yang dianggap cenderung memihak Lapindo) pihak pemerintah dalam upaya menuntaskan kasus luar biasa ini. Banyaknya pihak yang ikut campur tangan tidak menunjukkan perkembangan kemajuan yang signifikan, tetapi justru semakin memperkeruh suasana yang dialami para korban.

Dalam konteks kerugian korban lumpur, sebuah konsep equity and trust yang menyebutkan bahwa kompensasi yang wajar wajib diberikan pada korban yang mengalami gangguan agar dapat kembali pada keadaan yang sama dengan sebelum gangguan. Kompensasi berupa restorasi dan restitusi perlu diberikan untuk mengganti semua hal yang telah hilang dan rusak. Secara fair, kompensasi juga harus memperhitungkan faktor bunga (baik bunga sederhana maupun majemuk) sampai dengan lunas dibayar. Kompensasi selayaknya perlu dihitung dengan rumusan yang lengkap dan jelas, antara lain kemampuan bagi korban untuk segala daya upaya kembali sebagaimana sebelum luapan lumpur terjadi dan juga berbagai kerugian fisik dan non-fisik yang selama ini sudah terjadi. Hanya saja dengan jumlah puluhan ribu korban dan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang jelas akan hal ini akan dapat mempengaruhi waktu penyelesaian dan kemungkinan tarik ulur di kemudian hari.

Krisis yang dialami korban lumpur adalah merupakan krisis multidimensi yang digolongkan sebagai krisis dalam transisi hidup yang antara lain disebabkan oleh malapetaka di luar rumah, tercerai-berainya keluarga, perubahan status ekonomi, pindah rumah dan termasuk pisah ranjang. Krisis yang berkepanjangan (terus-menerus mengalami tekanan) akan dapat mengakibatkan stres dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Krisis yang dialami korban sudah terjadi saat dipaksa harus meninggalkan rumah tinggal, krisis berlanjut manakala para korban harus bergulat di pengungsian dan kontrakan masing-masing yang bukan tempat tinggal sendiri. Harmoni kehidupan keluarga menjadi hilang (termasuk terganggunya hubungan suami-istri dan orang tua-anak) manakala harus berjuang atas ketidakpastian hidup yang dialami. Ada korban yang akhirnya stres, mondar-mandir di jalan sambil membawa kalkulator untuk berhitung; ada pula yang harus meninggal karena sulitnya menanggung beban hidup. Krisis bagi para korban juga berpengaruh terhadap produktivitas kerja, dikarenakan selain seringnya meminta ijin tidak masuk kerja untuk berdemo juga menurunnya semangat kerja. Bila saja diasumsikan per orang yang bekerja dalam rumah tangga mengalami penurunan pemasukan bulanan (nilai yang dihasilkan) sebesar Rp. 500.000,- per orang, maka kerugian masyarakat adalah sebesar Rp 3.008.000.000,- (sekitar tiga milyar) per bulan. Belum termasuk nilai aset yang harus dijual sangat murah, karena harus segera pindah. Penurunan potensi pendapatan menyebabkan krisis yang ditanggung menjadi lebih besar.

Warga yang terkena dampak langsung luapan lumpur (rumah terendam lumpur) dan juga yang harus segera mengungsi (terancam terendam) harus hidup dalam ketidakpastian tentang jaminan. Sebuah contoh kekesalan warga terhadap inkonsistensi terhadap perjanjian terjadi adalah ketika perjanjian yang sudah ditandatangani oleh perwakilan warga, manager Lapindo East Java dan Wakil Bupati Sidoarjo dianggap sudah diingkari. Wakil warga yang mewakili warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) menjadi resah, karena dituduh oleh yang diwakili telah menerima dana perjanjian ganti sewa rumah (Kompas, 19 Juli 2006). Keraguan warga akan kepastian jaminan juga muncul saat adanya penyampaian informasi tentang tawaran kontrakan rumah bagi warga yang dievakuasi diberikan oleh Satlak Kabupaten Sidoarjo (Jawa Pos, 8 Agustus 2006).

Perundingan yang alot juga terus menerus terjadi antara warga yang terkena dampak langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Pernyataan tuntutan ganti untung juga muncul dari Perumahan TAS berupa penggantian nilai ratusan juta untuk setiap rumah. Tuntutan yang senada juga dilontarkan oleh warga lain yang menyebutkan suatu angka yang sudah dihabiskan dalam melakukan renovasi rumah. Skenario relokasi berupa kawasan perumahan senilai 40 juta tiap unit juga ditolak, dengan alasan besar kecilnya luas lahan yang dimiliki warga (termasuk nilai bangunan yang ada) berbeda-beda. Hingga pada akhirnya, pemerintah memutuskan skema penggantian cash and carry (atau oleh para korban disebut credit and carry) dalam tempo 2 tahun.

Sejumlah pernyataan yang dikutip di media cetak maupun elektronik tentang penyelesaian masalah luapan lumpur tidak juga membuat ketidakpastian yang dialami warga menjadi hilang dan bahkan seringkali lebih meresahkan para korban. Pernyataan Bagir Manan tentang tidak perlunya dicari tersangka karena kemungkinan kecelakaan beserta pernyataan senada dari Agung Laksono tentang proses hukum dilakukan setelah proses teknis penghentian luapan lumpur dan upaya ganti rugi, mendapat tentangan dari berbagai pihak. Sejumlah nama yang antara lain Suparto Wijoyo – pakar hukum lingkungan Unair, Cahyo Kumolo – Ketua WALHI Jawa Timur, Sekretaris Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan Surabaya dan Muladi memprotes keras pernyataan tersebut (www.suarasurabaya.net, 5 Agustus 2006 & Jawa Pos, 8 Agustus 2006).

Pandangan (lebih tepatnya perasaan) korban luapan lumpur pada kejadian yang dialami mungkin sebagian bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Penanganan pengungsi dirasakan kurang baik

Meski pada awal pengungsian dibantu oleh pihak TNI dan Satkorlak, tetapi ketika sudah tiba di pengungsian berbagai fasilitas (misal makanan dan kesehatan) yang dijanjikan seringkali tidak dapat diperoleh secara baik. Jatah makan yang ada dinilai sangat tidak layak dan terdapat anggapan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang menanganinya ingin mendapatkan keuntungan tersendiri dengan melakukan sub kontrak kepada salah satu usaha katering. Fasilitas MCK yang dibangun kurang memadai dan berpotensi menimbulkan konflik akibat penggunaan yang berebut dan serba tergesa-gesa.

2. Proses penggantian aset yang dimiliki penuh ketidakpastian

Berbagai dokumen hasil pertemuan (yang sudah ditandatangani) sudah dipegang dengan baik, tetapi selalu terjadi pengingkaran. Usaha pemenuhan harus selalu dengan jalan “ngotot” dan “unjuk rasa”, karena upaya meminta secara baik dengan komunikasi normal tidak mendapatkan tanggapan yang cukup.

3. Proses perjuangan dalam rangka mengajukan tuntutan teramat melelahkan, tetapi kami yakin bahwa apa yang dituntut adalah benar

Perjuangan pengajuan tuntutan memakan waktu yang amat panjang, sehingga sebagian warga korban menjadi sangat lelah dan cenderung menyerah dengan kondisi yang ada. Keputusasaan selalu mewarnai ketika dirasakan bahwa tuntutan yang diajukan hanya dianggap angin lalu. Seringkali usaha untuk meraih perhatian agar diliput media massa ditutup oleh isu yang lain (covering an issue by creating another issue). Sebagai contoh dua buah unjuk rasa besar gagal menarik perhatian publik karena tertutup oleh dominasi pemberitaan jatuhnya pesawat Garuda Indonesia di Yogyakarta dan terbakarnya KM Levina I. Meski demikian, kami sepenuhnya meyakini bahwa perjuangan ini adalah benar dan merupakan upaya melawan kezaliman.

4. Lapindo dinilai enggan bertanggung jawab atas luapan lumpur yang terjadi

Sudah jutaan kali umpatan kekesalan terhadap Lapindo muncul dari mulut warga korban. Seorang pemuka agama bahkan menyamakan Lapindo dengan binatang dan sangat dekat dengan api neraka. Kiai tersebut menyatakan bahwa doa orang-orang teraniaya seperti korban luapan lumpur adalah yang utama di mata Tuhan.

5. Pemerintah dinilai sangat lamban untuk menangani korban

Korban luapan lumpur sudah sangat kesal dengan semua aparat pemerintah yang dinilai sangat lamban dan bahkan terkesan sangat membela Lapindo. Kami sadar betul bahwa ada tembok besar yang terselubung. Kami pun saat itu tidak gentar dengan berbagai ancaman (dan sebagian bahkan siap mati) aparat pemerintah yang antara lain perintah tembak di tempat yang pernah dilontarkan Kapolwiltabes Surabaya sampai dengan upaya sweeping untuk mencegah kepergian kami ke Jakarta untuk berunjuk rasa. Sebagian menyesal telah memilih SBY-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden, dan mungkin enggan ikut pesta demokrasi di tahun 2009 nanti.

6. Pihak lainnya yang menawarkan bantuan dinilai hanya untuk mencari keuntungan sendiri

Korban luapan lumpur sangat trauma dengan bantuan pihak lain, karena dinilai hanya untuk kepentingan sesaat dalam upaya mencari keuntungan di tengah penderitaan orang lain. Perilaku yang dianggap “mroyek” kerap kali ditunjukkan oleh para pelaku yang berdalih membantu korban.. Kami juga berpraduga buruk bahwa berbagai pejabat, artis, LSM dan lain-lain yang berkunjung ke Pasar Baru Porong ataupun beraktivitas di sekitar kami hanyalah untuk mencari popularitas ataupun keuntungan dengan menumpang besarnya kasus ini.

7. Perbedaan pendapat dan kepentingan menyebabkan perjuangan korban terkesan tidak terpadu dan mudah dipatahkan

Perlu diakui bahwa kami korban luapan lumpur sulit bersatu karena perbedaan pendapat yang ada dan tingkat emosional yang beragam. Sehingga dengan tujuan perjuangan yang sama pun harus muncul dua tim perwakilan yang berbeda. Sebagian warga menengarai adanya sebagian korban yang telah dimanfaatkan untuk provokasi dan diperdayai agar menganggap bahwa semua perjuangan yang ada adalah percuma. Perwakilan warga mengakui bahwa hal ini seringkali menyulitkan langkah yang diambil karena sulitnya mengendalikan massa yang begitu banyak dengan pola pikir yang amat beragam.

8. Berbagai pertemuan yang digelar ada yang membuahkan hasil dan ada yang sia-sia karena tim perwakilan dianggap kurang dapat memegang amanah dengan baik

Sebagian warga menganggap bahwa berbagai pertemuan yang ada seringkali membuahkan hasil yang signifikan, tetapi gagal dalam proses implementasi. Tetapi sebagian warga amat menyayangkan ketika ada perwakilan yang nyata-nyata bersuara berbeda dengan apa yang disepakati dalam perundingan pendahuluan, sehingga beberapa kali terjadi pergantian anggota tim perwakilan. Sebagian warga juga merasa bahwa anggota tim perwakilan seringkali ingin menjadi pahlawan yang menuntut jasa, sehingga beberapa kali usaha “pemotongan” uang bantuan yang diperoleh pun terjadi.

9. Merasa berat dan tawar hati melihat beban berat yang ditanggung oleh para perempuan (khususnya yang hamil), anak-anak (utamanya balita) dan juga para lanjut usia

Kami menyadari betul bahwa ibu-ibu hamil, anak-anak dan para lanjut usia sepatutnya tidak menanggung hal ini. Tetapi kami pun tidak tahu harus berbuat apa dan menyerah dengan keadaan bahwa sebagian besar anak-anak menonton pertunjukan kekerasan yang terjadi. Kami seringkali terharu melihat dan mendengar saat sebagian korban yang dianggap lemah justru berteriak dan menyatakan tekad bulat untuk berjuang sampai dengan titik darah penghabisan.

10. Pada umumnya tidak siap dan tidak tahu bagaimana upaya penyembuhan dampak psikologis

Mungkin hampir tidak seorangpun tahu dan memikirkan bagaimana upaya menyembuhkan diri dari berbagai dampak psikologis yang dihadapi. Kami hanya tahu bahwa sebagian dari kami sudah mengalami gangguan jiwa dan yang lainnya berpotensi mengalami hal yang sama bila masalah ini berlarut-larut. Kami hanya berharap dan berserah kepada Yang Maha Kuasa atas tekanan psikologis bertubi-tubi yang kami alami.

Entah bagaimana caranya untuk menuntaskan masalah besar ini. Luapan Lumpur merupakan mimpi buruk yang tak terlupakan dan jelas jangan sampai terjadi lagi. Semoga tetesan air mata ada dalam pembaca tulisan yang panjang ini, yang berarti masih peduli secara tulus terhadap penderitaan kami seperti sanak keluarga, rekan bisnis maupun rekan kerja di kantor yang masih mendukung kami. Bangkit dalam 100 tahun kebangkitan nasional…. bangkit apanya? Bangkit untuk memperhitungkan lagi apa yang harus dilakukan di masa mendatang dengan berbagai skenario yang akan terjadi, bahkan dengan hal yang terburuk dan tak pernah terpikirkan. Dua tahun berlalu dan semoga waktu tidak terus berlalu dengan keadilan yang terasa berat bagi kami. Semoga praduga buruk kami yang tersirat dan tersurat dalam tulisan ini bukanlah suatu fakta (mungkin hanya Tuhan yang tahu).

* Saya adalah salah seorang korban luapan Lumpur Lapindo yang juga seorang Dosen di Jurusan Teknik Industri ITS Surabaya

Penderitaan Tiada Akhir [bagi Korban Luapan Lumpur Lapindo]

Entah sudah berapa kali (dalam persepsi saya) dan saya yakin banyak orang
terutama sesama korban lumpur setuju, Lapindo ingkar janji.
Beberapa pemberitaan justru tidak memberikan gambaran sesungguhnya tentang
apa yang kami rasakan sebagai korban lumpur.

Kali ini saya hanya ingin memberikan catatan praktis, karena entah sudah berapa
juta kali kami mengumpat langsung maupun dalam hati (Ya Allah ampuni hambaMu) –
karena terombang-ambing dengan berbagai ketidakpastian.

1. Perjuangan berdarah-darah untuk meminta ganti rugi (ganti untung)…yang akhirnya
berbuah dengan kesepakatan bahwa rumah-tanah kami akan dibayar. Itupun dengan proses
negoisasi yang sangat alot
2. Penentuan besaran ganti untung yang sering terhalang tentang status tanah baik itu
Letter-C, Pethok-D, SHGB maupun SHM
3. Tuntutan cash n carry (betul-betul tunai) akhirnya di”Perpres”-kan menjadi 20% di muka
dan 80% 2 tahun kemudian. Cash…dibayar uang…bukan alternatif lain yaitu relokasi maupun
cash resettlement.
4. Munculnya tawaran-tawaran relokasi…dibangunkan rumah dengan susuk….ah…menurut saya
sama juga memunculkan tawaran yang tadinya sudah ditolak…eh dimunculkan lagi.
5. Luas bangunan yang dulu sudah diklarifikasi BPLS…eh diklarifikasi ulang….
6. Yang terbaru…tawaran dicicil 15 juta per bulan…dan kami dari PerumTAS menuntut cash.
Kami pun harus berbesar hati dengan 30 juta per bulan. Tapi nyatanya…..pembayaran molor dan
jumlah ter-transfer pun hanya 15 juta.

Entah berapa juta liter air mata lagi yang harus diteteskan dan beberapa literatur pun menyebutkan orang yang mengalami tekanan mental terus-menerus 2 tahun akan mengalami depresi. Luar biasa Allah melindungi sebagian besar dari kami untuk tabah dan kuat.

Apa artinya Perpres kalau dilanggar?
Apa artinya Perjanjian Ikatan Jual Beli di depan notaris kalau kemudian dilanggar juga?

Secara praktis, saya pribadi sudah berhitung…lebih rugi jika diganti dengan tanah-rumah
(yang akhirnya tak kunjung dibangun). Eh…ternyata minta tunai pun terancam buntung…kalau
memang dianggap jual beli. Entah, adakah orang yang mau menjual rumahnya dibayar DP 20% setelah
itu yang 80% dicicil selama (maunya 30 jt per bulan, eh turun lagi jadi 15 jt per bulan).
Silakan dihitung dengan model interest bank berapa yang harus kami tanggung dengan perhitungan
time value of money. Anggap saja bunga pinjaman bank 5%…dalam jangka waktu 2 tahun (dengan perhitungan bunga majemuk) bagaimana? Mungkin ada pakar investasi/ekonomi yang bisa memberi hitungan yang pas?

Jika memang niat baik mengapa tidak langsung dibayar tunai …?  (ok lah kami memang pantas diberi shodaqoh)
…di pemberitaan A tertulis uang sudah ada – cuman masalah administrasi saja, e…di
pemberitaan B dan setelah di demo baru bilang uang tidak ada. Bagaimana ini?

Apakah kita harus menghadirkan Tuhan sebagai Notaris atau Jaksa dan Hakim…supaya kalau ingkar-hukumnya
langsung (Astaghfirullah!)? Lha sumpah atas nama Allah dengan saksi Cak Nun tiada artinya.

Rasanya rencana kami untuk segera melakukan sesuatu untuk masa depan (untuk suami/istri, anak
dan bahkan cucu)…menjadi ngambang lagi.

Apakah kami juga harus ber”suudzon” nanti sampai pemilu, ganti presiden-ganti anggota legislatif kami
pun akan dilupakan????

Siapa mau menjawab? Lengkapi jawaban Anda juga dengan jika Anda menjadi kami para korban!

Semburan Lumpur Menjadi Tempat Wisata !?!?!?

Berikut adalah cuplikan dari website http://www.suarasurabaya.net (diakses tanggal 19 Januari 2008)

———————————————————————————————

kelana kota19 Januari 2008, 14:10:29, Laporan Birgitta Nurina Ningga Mone

Lumpur Porong Akan Dijadikan Tempat Wisata

suarasurabaya.net| WIN HENDRARSO Bupati Sidoarjo dalam pertemuan bersama IMAM UTOMO Gubernur Jatim dan Tim Luapan Lumpur Sidoarjo DPR RI, Sabtu (19/01), mengatakan, Sidoarjo harus mengubah tata ruang akibat lumpur yang terus meluap.

Perubahan tata ruang tersebut juga harus dilakukan terkait pembangunan infrastruktur jalan tol dan rel kereta api. Sedangkan luapan lumpur yang arealnya terdampak akan dijadikan tempat wisata.

—————————————————————————————————-

My House @ Perum TAS

Home sweet home...long time ago

Dalam benak saya pribadi jadi timbul pertanyaan…apakah tim BPLS sendiri sudah putus asa dengan menjadikan luapan lumpur menjadi tempat wisata? Apakah tempat wisata tersebut akan menjadi milik pemerintah ataukah Minarak Lapindo Jaya yang membeli tanah warga (termasuk rumah saya) tetapi belum lunas.

Tidak etis rasanya jika sepagi ini (ganti rugi belum lunas) sudah menyebutkan lahan tersebut nantinya akan dijadikan tempat wisata. Sekalipun saat ini sudah ada wisata kecil-kecilan (saya masih menganggapnya sebagai keingintahuan saudara kami yang lain tentang nasib our lovely home), tetapi miris rasanya jika penderitaan korban yang sedemikian parahnya (long term – bukan insiden sesaat) sekarang “ditimpuk” dengan pemikiran sebagai tempat wisata.

Jika ada perubahan rencana tata ruang dan wilayah untuk lokasi di sekitarnya silakan, tetapi tentang areal yang terkena semburan seharusnya dibereskan dahulu segala dampaknya. Bukan mustahil (secara pribadi-berdoa memohon jangan sampai) areal terdampak akan menjadi lebih luas.

Please kalimat tempat wisata tidak dimunculkan –> tetapi sebutlah “unidentified area” yang bagi kami mungkin adalah “monumen penderitaan“.